Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Jalan Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima. Telepon (0374) 43202 Fax (0374) 43202 | Hotline Service : 0823 4088 6155

e-Mail : infopnbima@gmail.com / info@pn-bima.go.id | Delegasi : delegasi@pn-bima.go.id

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info TilangAplikasi EraterangSistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

JDIH PNBIMA

SURVEY IPKP DAN IPAK

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

JDIH PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

JDIH PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

JDIH PENGADILAN NEGERI RABA BIMA (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pengadilan Negeri Raba Bima

JDIH Pengadilan Negeri Raba Bima merupakan website yang digunakan untuk menampung informasi terkait 

1. Surat Edaran Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima

3. Maklumat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima

Untuk Informasi lebih lanjut dapt di akses melalui : 

www.jdih.pn-bima.go.id

JDIH 2

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

PELAYANAN SATU PINTU PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • MAHKAMAH AGUNG RAIH AKREDITASI A KELAYAKAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI
    Selasa, 05 Desember 2023 16:05 WIB.
    Jakarta-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi dari Badan Kepegawaian Negara pada selasa, 5 Desember 2023. Sertifikat diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dari Plt Kepala BKN Haryono Dwi Putranto di ruang Ketua Rapat pimpinan Mahkamah Agung lantai 13, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pemberian sertifikat ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 001/BKN/XI/2023 tanggal 6 November 2023. Mahkamah Agung meraih sertifikat ini karena telah memenuhi kesesuaian standar kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi. Sertifikat ini berlaku mulai 6 Desember 2023 sampai dengan 5 November 2025. Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa akreditasi ini merupakan legacy bagi Mahkamah Agung. Ia berharap dengan akreditasi ini assesmen di Mahkamah Agung akan semakin meningkat lagi. Ke depannya semoga assesmen di Mahkamah Agung bisa berkembang lebih besar lagi dan menjadi ladang pahala bagi bapak ibu semua, harap Ketua Mahkamah Agung. Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala BKN menyatakan rasa bangga dan bahagianya bisa berkunjunjung ke Mahkamah Agung dan bertemu dengan jajaran pimpinan MA. Menurutnya, Mahkamah Agung memiliki para assessor yang sangat inovatif dan penuh semangat. Sehingga proses akreditasi berjalan dengan mudah. Ia berharap ke depannya dengan adanya akreditasi ini, assessor Mahkamah Agung semakin maju lagi. Hadir pada acara ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, para Assessor Utama Mahkamah Agung, dan yang lainnya. (azh/RS/photo:Alf&Adr&Sno)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MA: SEORANG PIMPINAN ADALAH NAHKODA YANG MENENTUKAN ARAH GERAK INSTITUSI
    Senin, 04 Desember 2023 16:17 WIB.
    Jakarta-Humas: Melepas kepergian seorang pimpinan, di satu sisi merupakan kehilangan yang sangat berarti. Sebab, mencari penggantinya tidaklah mudah. Kita menyadari bahwa untuk mencetak seorang pemimpin yang benar-benar mampuni tidaklah semudah membalik telapak tangan. Tidak ada pemimpin yang dilahirkan secara instan, dibutuhkan proses panjang dan berliku hingga kita benar-benar mendapatkan sosok pimpinan yang tepat. Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. saat memimpin wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, yaitu Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I. pada hari Senin, 4 Desember 2023, bertempat di gedung Tower Mahkamah Agung lantai 14 secara virtual. Lebih lanjut, Prof. Syarifuddin mengatakan terlebih untuk lembaga peradilan, yang tidak hanya membutuhkan sosok yang cerdas secara intelektual, tapi juga kokoh dalam integritas. Dalam dinamika kepemimpinan peradilan, seorang pimpinan merupakan sosok sentral, yang menentukan maju dan mundurnya organisasi. Seorang pimpinan adalah nahkoda yang menetukan arah gerak institusi. Sebagai putra Minangkabau, Saya yakin bahwa Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I. amat memahami dengan baik, bagaimana falsafah kepeminpinan dalam adat Minangkabau yang mengajarkan: Elok rumah karano tukang, elok surau dek Tuangku. Kapalang tukang binaso kayu, kapalang malin rusak kaji. (Indahnya rumah karena tukang, bagusnya masjid karena ulama. Tukang yang tidak ahli hanya akan membuang-buang kayu, ulama yang tidak baik justru akan merusak agama) Menurutnya Petitih adat di atas mengajarkan bahwa seorang pemimpin adalah sosok profesional, yang memiliki kapasitas intelektual yang baik, mampu menjadi problem-solver yang terampil dalam menyikapi setiap persoalan. Seorang pimpinan adalah sosok yang pandai menempatkan segala sesuatu sesuai porsinya, mampu menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing bawahan, sehingga aparatur yang ada benar-benar berkontribusi maksimal bagi lembaga. 42 TAHUN MENGABDI DI LEMBAGA PERADILAN Dalam sambutannya Ketua MA mengatakan dalam menjalani masa-masa penugasan yang panjang, tentu begitu banyak pengalaman yang telah dirasakan oleh Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I., baik berupa pengalaman pahit atau pun manis. Dalam rentang waktu empat dekade pengabdian, tentu tidak sedikit ujian dan tentangan yang telah Bapak hadapi. Keterbatasan dan hambatan, tentu kerap ditemui semasa bertugas, mulai dari kurangnya sarana dan prasarana, sulitnya transportasi, sulitnya menghadapi berbagai macam tingkah laku dari pihak berperkara. bahkan mungkin pula ancaman terhadap keamanan dan keselamatan diri dan keluarga, ujar mantan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung. Sehingga bapak telah mampu menyelesaikan masa bakti dengan baik dan husnul khatimah. Saya yakin, keberhasilan ini tentu tidak lepas dari spirit ketulusan dan keikhlasan, yang menjadi energi penggerak dalam menjalani pengabdian Terlebih bagi seorang Hakim, ketulusan dan keikhlasan merupakan tameng yang membentengi dari segala godaan. 42 tahun tentu bukanlah waktu yang singkat bagi Bapak Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I. untuk membersamai kita di lembaga peradilan. Tentu tak sedikit kenangan dan nostalgia, baik suka maupun duka yang telah dilalui bersama rekanrekan sesama hakim maupun aparatur peradilan lainnya, tutur Ketua Mahkamah Agung. Turut hadir dalam acara virtual tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Ketua Kamar Agama, panitera Mahkamah Agung, Ketua Umum Dharmayukti Karini, Ketua Dharmayukti Mahkamah Agung, serta undangan lainnya. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • MAHKAMAH AGUNG RI DAN DEWAN PERADILAN AGUNG KUWAIT MENANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA BIDANG PERADILAN
    Jumat, 01 Desember 2023 17:29 WIB.
    Kuwait-Humas:30 November 2023: Sebagai tindaklanjut dari komitmen bersama untuk meningkatkan kerja sama di bidang peradilan, Ketua MA RI dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Kuwait (SJC Kuwait) menandatangani nota kesepahaman pada hari Kamis, 30 November 2023, bertempat di Gedung Istana Keadilan Negara Kuwait. Prosesi penandatanganan nota kesepahaman tersebut dihadiri oleh delegasi Mahkamah Agung Indonesia yaitu: Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H, M. Hum, M.M., Ketua Kamar Agama MA RI, Dr. H. Imron Rosadi, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Agama MA RI, H. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., Plt. Dirjen Badan Peradilan Agama, Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badilag, H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, M.A., Ph.D, Ketua Pengadilan Agama Soreang, dan Cahya Priyanto, S.H., Ajudan Ketua MA RI. Dari pihak SJC Kuwait hadir Wakil Ketua SJC Kuwait, para hakim agung SjC Kuwait, pimpinan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama Kuwait, serta disaksikan oleh Duta Besar Indonesia dan berkuasa penuh untuk Kuwait, Lena Maryana Mukti dan R.A. Arief, Minister Counsellor Fungsi Politik Negara Indonesia untuk Kuwait. Ketua Mahkamah Agung R.I dalam sambutannya mmengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua SJC Kuwaiat beserta jajarannya yang telah menfasilitasi terlaksananya penandatanganan nota kesepahaman ini. Insyaallah kerja sama ini akan memberikan manfaat bagi kedua belqh pihak dalam membangun badan peradilan yang lebih maju di masa yang akan datang. Di antara isi nota kesepahaman tersebut adalah: (1) Kedua belah pihak berupaya secara optimal untuk memperkuat bidang-bidang kerja sama dalam kerangka tugas dan kewenangannya; (2) Kedua belah pihak berupaya melakukan kunjungan yang timbal balik dengan tujuan tukar menukar informasi dan pengalaman serta mendiskusikan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, antara lain: Program pendidikan dan pelatihan, studi banding, kunjungan, seminar dan lokakarya berbasis teknologi modern; Manajemen perkara perdata yang efektif dalam rangka percepatan penyelesaian perkara berbasis teknologi modern; implementasi teknologi yang proporsional dan efektif, khususnya di bidang manajemen peradilan, manajemen perkara dan pengelolaan berkas kearsipan; dan area penerapan hukum Islam yang telah diadopsi dalam hukum positif kedua negara; termasuk peran proporsional dan efektifitas mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) dalam kerangka hukum acara perdata yang berlaku di masing-masing negara; dan (3) Kedua belah pihak dapat mengadakan kesepakatan tambahan tentang berbagai isu-isu lain yang menjadi perhatian bersama untuk dilakukan diskusi bersama dan tukar menukar informasi dari waktu ke waktu. Mengunjungi Institut Judicial & Legal Studies Kuwait Setelah selesai penandatanganan MoU antara MA RI dan SJC Kuwait, delegasi MA RI mengunjungi Institut Judicial & Legal Studies Kuwait. Delegasi diterima oleh Rektor dan pejabat lembaga pendidikan hakim tersebut. Rektor IJLS memaparkan tentang kewenangan lembaga ini dalam melaksanakan diklat bagi calon hakim, calon jaksa, para hakim setiap kelas dan tipe, para praktis hukum, dan lembaga pemerintah lainnya agar mereka melel hukum dan tidak melakukan pelanggaran hukum, seperti Kementerian keuangan, pegawai kejaksaan, dan lain-lain. Institut ini merupakan lembaga pendidikan hakim terbesar di kawasan Negara Timur Tengah dan telah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan hakim lainnya, baik di sekitar Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Lembaga ini telah menerapkan sistem pendidikan berbasis digital dengan sarana dan prasarana berbasis IT. Setelah mendapatkan penjelasan dari rektor, delegasi Indonesia meninjau langsung fasilitas diklat yang dimiliki oleh IJLS Kuwait, antara lain ruangan belajar berbentuk studio, ruangan diklat biasa, ruang perpustakaan manual dan digital, ruang baca, ruang persidangan semu, ruangan persidangan elektronik, dan fasilitas lainnya. Pada bagian puncak gedung IJLS Kuwait, delegasi Mahkamah Agung R.I bertemu dengan Menteri Kehakiman Kuwait. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih telah berkenan berkunjung ke Kuwait dan menjalin kerja sama dengan SJC Kuwait. Beliau berharap kerja sama ini akan memperkuat hubungan kedua negara yang terjalin sejak lama. Ketua Mahkamah Agung R.I. dalam rangkaian kunjungan kerjasama ini sekaligus mengundang secara resmi Ketua Dewan Peradilan Agung, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Kuwait untuk menghadiri perhelatan penyampaian laporan tahunan Mahkamah Agung R.I . yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 mendatang. (CBSA/Humas)
    | Selengkapnya |
  • MAHKAMAH AGUNG RI DAN DEWAN PERADILAN AGUNG KUWAIT MEMPERKUAT HUBUNGAN KERJA SAMA
    Jumat, 01 Desember 2023 16:05 WIB.
    Kuwait-Humas: Pada 28 November 2023 Delegasi Mahkamah Agung RI (MA RI) tiba di Bandar Udara Internasional Kuwait (KWI) pada hari Selasa, 28 November 2023, pukul 16.45 waktu setempat. Delegasi yang dipimpinan langsung oleh Ketua MahkamahAgung R.I., YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., disambut dengan sangat ramah dan hangat oleh Ketua DewanPeradilan Agung (SJC) Kuwait, H. E. Al-Mustasyar Dr. Adel Majid Borsli dan Duta Besar Indonesia dan berkuasa penuh di Kuwait, Lena Maryana Mukti dan beberapa pejabat kedua lembaga. Ketua SJC Kuwait menyampaikan apresiasi dan perasaangembira atas kunjungan delegasi MA RI ke Kuwait. Kuwait dan Indonesia adalah dua negara yang bersaudara dan telahlama menjalin kerjasama di berbagai bidang. SJC Kuwait siapmendukung komitmen bersama untuk memperkuat kerja samadi bidang peradilan. Kami siap mendukung kerja sama ini karena Negara Kuwait dan Negara Indonesia bersaudara. Untuk tahap awalrealisasinya kami mengundang sepuluh sampai lima belasorang hakim peradilan Indonesia untuk mengikuti diklathakim di Institut Judicial & Legal Studies Kuwait Kata Ketua SJC Kuwait. Ketua Mahkamah Agung R.I., mengucapkan terima kasih atassambutan dan pelayanan yang sangat baik yang diberikan olehpihak SJC Kuwait kepada delegasi Mahkamah Agung R.I. Beliau berterima kasih atas undangan dari Ketua SJC Kuwait untuk melatih para hakim Indonesia agar mendapatkanpengalaman dan informasi sekitar pembaharuan peradilanguna penguatkan kapabilitas dan profesionalitas hakim dalammenerima, memeriksa dan memutus perkara sertameningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencarikeadilan. Sekedar informasi bahwa kunjungan delegasi MahkamahAgung R.I. ke Kuwait ini merupakan tindaklanjut daripenandatanganan Letter of Intend kerjasama di bidangperadilan antara Mahkamah Agung RI dengan SJC Kuwait yang telah ditandatangani pada tahun 2017 sebagai anaktangga untuk menuju penandatanganan Nota Kesepahamanyang ditandatangani hari Kamis, 30 November 2023. Delegasi Mahkamah Agung Mengunjungi Istana Keadilan Kuwait Pada hari Rabu, 29 November 2023, delegasi MahkamahAgung R.I. didampingi oleh Duta Besar Indonesia, Lena Maryana Mukti dan pejabat kedutaan besar Indonesia di Kuwait mengunjungi lembaga peradilan di Kuwait yang meliputi pengadilan tingkat kasasi, pengadilan tingkatbanding, dan pengadilan tingkat pertama. Lembaga peradilanKuwait berkantor di gedung yang sama yang dikenal dengannama Istana Keadilan. Di pengadilan tingkat kasasi, delegasi Mahkamah Agung R.I. diterima oleh Ketua Dewan Pertimbangan Agung Kuwait (SJC Kuwait), H. E. Al-Mustasyar Dr. Adel Majid Borsli danWakil Ketua SJC Kuwait. Dalam kesempatan tersebut, Ketua SJC Kuwait menjelaskan tentang sistem peradilan, manajemen perkara, administrasiperadilan, dan beberapa pembaharuan badan peradilan di Kuwait. Informasi tersebut sangat penting dalam rangkamenggali aspek-aspek kerjasama di bidang peradilan yang dapat ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak pascapenandatanganan nota kesepahaman nantinya. . Ketua delegasi Mahkamah Agung R.I., Prof. Dr. H. M. Syarifuddin mengucapkan terima kasih atas sambutan dariKetua SJC Kuwait yang telah menyambut dan memberikanpelayanan yang sangat baik kepada seluruh delegasi sejak darikedatangan sampai dengan pelaksanaan kegiatan selama di Kuwait. Sebagai informasi dan bahan perbandingan, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin juga menjelaskan tentang sistem peradilan di negara Indonesia, yang dalam berapa hal, tidak jauh berbedadengan sistem peradilan di negara Kuwait. Beliaumenjelaskan beberapa kebijakan dan terobosan MahkamahAgung R.I. terkait menajemen perkara, terutama dalampenerapan teknologi informasi di pengadilan, baik perkaraperdata, pidana, perdata agama, TUN, dan militer. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin berharap agar beberapa programpembaharuan badan peradilan yang telah dilaksanakan olehkedua belah pihak dapat dijadikan sarana pertukaraninformasi dan pengalaman demi kemajuan badan peradilan di kedua negara. Kegiatan ini dilanjutkan dengan kunjungan delegasiMahkamah Agung R.I. ke masing-masing pengadilan tingkatbanding dan pengadilan tingkat pertama di Kuwait. Delegasi diterima oleh Ketua Pengadilan masing-masing. Dalam kegiatan ini delegasi MARI mendapatkan informasidari ketua pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkatpertama Kuwait tentang sistem peradilan, jumlah perkarayang ditangani, berbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi serta inovasi dan pembaharuan di bidang manajemenperkara berbasis teknologi informasi, mulai tahapan pendaftaraan perkara, persidangan, dan tahapan penyelesaian perkara (eksekusi). Di akhir kunjungan, kedua belah sepakat untuk memperkuat kerja sama baik di bidang pertukaran informasi, pelaksanaan diklat hakim dan aparatur pengadilan, program penelitian dan pengembangan bidang hukum serta kerja sama dalam perlindungan warga kedua negara yang berhadapn dengan hukum, dalam bentuk nota kesepahaman yan ditandatangani oleh kedua belah pihak. (CBSA/Humas)
    | Selengkapnya |
  • PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MELANTIK 26 ORANG PPPK
    Jumat, 01 Desember 2023 14:53 WIB.
    Jakarta-Humas: Plt Sekretaris Mahkamah Agung yang juga Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H melantik 26 (Dua Puluh Enam) orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai Pejabat Fungsional pada Mahkamah Agung, pada hari Jumat, 1 Desember 2023, bertempat dilantai 2 Tower gedung Mahkamah Agung. Dalam sumpahnya, ke 26 orang PPPK tersebut berjanji akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Pada kesempatan yang sama, mereka juga bersumpah akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Dalam sambutannya Plt Sekretaris Mahkamah Agung menghimbaukepadakalian yang dilantik dan diambil sumpahnya pada hari ini agar dapat melaksanakan bekerja dengan sungguh - sungguh dantidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama baik institusi Mahkamah Agung. Hadir dalam acara pelantikan tersebut, pejabat Eselon II, III, dilingkungan Mahkamah Agung, serta para undangan lainnya. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • UNDANG PSIKOLOG UNIVERSITAS INDONESIA, DITJEN BADILUM LAKUKAN EVALUASI KEGIATAN PEMBINAAN TENAGA TEKNIS
    Rabu, 06 Desember 2023
    Pembinaan pada tenaga teknis peradilan, yaitu para hakim dan panitera, menjadi salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dalam menjalankan tugas pembinaan tersebut, Ditjen Badilum secara rutin mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi, termasuk tentang keadilan restoratif dan perempuan berhadapan dengan hukum. Pada akhir tahun anggaran2023 ini, kemudian dilakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut.  Evaluasi ini diadakan pada hari Senin, 4 Desember 2023 bertempat di Hotel Le Mridien Jakarta, dengan dibuka oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Evaluasi ini mengundang para psikolog dari Universitas Indonesia yaitu Dra. Irza Mirzana dan Dra. Susana. Kegiatan ini diikuti 22 (dua puluh dua) orang terbagi dalam dua kegiatan. Selain evaluasi kegiatan pembinaan, dibahas dalam kegiatan ini penyusunan Program Kegiatan Bimtek Tenaga Teknis untuk kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Ditjen Badilum.
    Selengkapnya
  • 70 PESERTA IKUTI UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN CALON PIMPINAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB DAN KLAS II
    Minggu, 03 Desember 2023
    Dalam rangka menyaring para hakim yang mampu dan layak dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan pengadilan negeri, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI secara rutin menyelenggarakan seleksi berupa Uji Kepatutan dan Kelayakan / Fit and Proper Test. Kali ini, Ujian Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IB kembali dilakukan dengan memasuki gelombang ke-II pada tahun anggaran 2023, sementara seleksi untuk Seleksi bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II kali ini merupakan gelombang ke-III. Rangkaian seleksi ini dilaksanakan bertempat di Wyndham Hotel Surabaya, Jawa Timur. Pelaksanaan ujian wawancara yang diikuti oleh seluruh peserta Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IB dilaksanakan pada hari Selasa, 28 November 2023, sementara bagi para Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II, wawancara dilaksanakan pada Rabu-Kamis, 29-30 November 2023. Sejumlah total 70 (tujuh puluh) peserta mengikuti rangkaian ujian ini, dengan rincian 30 (tiga puluh) peserta Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IB dan 40 (empat puluh) peserta Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II. Setelah tahapan wawancara dan profile assessment, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyatakan bahwa 25 (dua puluh lima) Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IB dan 20 (dua puluh) Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan.
    Selengkapnya
  • SELEKSI CALON HAKIM MAHKAMAH AGUNG RI MASUKI TAHAPAN UJIAN SUBSTANSI HUKUM
    Selasa, 28 Nopember 2023
    Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan untuk tahun 2023 memasuki tahapan akhir. Kali ini, dilakukan tahapan  seleksi substansi hukum untuk mengetahui kelayakan para calon hakim dalam menjalankan tugasnya. Pada satuan kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, terdapat 12 (dua belas) orang Analis Perkara Peradilan yang mengikuti seleksi ini. Seleksi Substansi Hukum dilakukan secara daring pada Senin s.d. Selasa, 27 s.d. 28 November 2023 yang berlangsung di seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI. Materi yang diujikan pada seleksi ini meliputi hukum acara, hukum pidana, hukum perdata untuk calon hakim peradilan umum, hukum tata usaha negara untuk calon hakim peradilan tata usaha negara dan hukum Islam untuk calon hakim peradilan agama.
    Selengkapnya
  • UNTUK TINGKATKAN KUALITAS PERADILAN, DITJEN BADILUM PERSIAPKAN PEDOMAN SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL
    Kamis, 23 Nopember 2023
    Pemberian layanan dan penanganan perkara dituntut untuk memiliki kualitas yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan para pencari keadilan. Kebutuhan ini mendorong dibentuknya program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada Mahkamah Agung RI, yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Untuk melanjutkan program APM tersebut, serta untuk mengintegrasikan dengan program pemerintah lain seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan Zona Integritas maka Mahkamah Agung RI menyusun program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul (SMPU), yang akan diterapkan di empat lingkungan peradilan (peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara).  Dalam memudahkan satuan tugas pengadilan tinggi dan pengadilan negeri melaksanakan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyusun Pedoman Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul. Rapat penyusunan ini diselenggarakan pada hari Rabu, 22 November 2023 bertempat di Ruang Rapat Command Center Lt. 3 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Hadir dan membuka kegiatan ini secara langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH. didampingi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, SH, MH. Sebagai tim perumus, hadir para Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  seluruh Indonesia hadir secara daring (online). Nantinya, hanya satu pedoman ini yang diperlukan oleh pengadilan dalam melakukan pengukuran ketepatan dan kesesuaian untuk penilaian dalam Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul apakah satuan kerja sudah menjalankan tugas pelayanan pencari keadilan dengan baik.  
    Selengkapnya
  • DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI RAPAT PLENO KAMAR KE-12 MAHKAMAH AGUNG RI
    Kamis, 23 Nopember 2023
    Untuk membahas permasalahan yang dihadapi Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya, Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia rutin diselenggarakan setiap tahun, sejak diterapkan Sistem Kamar pada tahun 2011. Pada tahun ini kegiatan Rapat Pleno Kamar dilaksanakan di Hotel Intercontinental Bandung pada tanggal 19 November 2023. Rapat Pleno Kamar ini dihadiri dan dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dengan diikuti para pimpinan dan pejabat tinggi pada Mahkamah Agung RI, termasuk Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH. Dalam pembahasan Rapat Pleno Kamar tersebut, Mahkamah Agung telah berhasil mengeluarkan 490 rumusan. Rumusan-rumusan itu merupakan kesepakatan setiap kamar atas isu yang dibahas Rapat Pleno ini menghasilkan rumusan Rumusan tersebut kemudian dijadikan Surat Edaran Mahkamah Agung yang digunakan hakim di seluruh Indonesia sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya. 
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.