SURVEY IPKP DAN IPAK
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik
JDIH PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
JDIH PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
JDIH PENGADILAN NEGERI RABA BIMA (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pengadilan Negeri Raba Bima
JDIH Pengadilan Negeri Raba Bima merupakan website yang digunakan untuk menampung informasi terkait
1. Surat Edaran Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima
3. Maklumat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima
Untuk Informasi lebih lanjut dapt di akses melalui :
Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.
PELAYANAN SATU PINTU PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
-
Berita Terbaru Mahkamah Agung
- KETUA MA: PARALEGAL JUSTICE AWARD, PERAN KEPALA DESA/LURAH MEMILIKI KESAMAAN DENGAN SEORANG MEDIATOR
Sabtu, 03 Juni 2023 10:33 WIB.
Jakarta-Humas: Dilihat dari fungsinya, peran kepala desa/lurah dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, memiliki kesamaan dengan seorang mediator, karena posisinya sebagai pihak ketiga yang membantu untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, sangat tepat jika para kepala desa/ lurah sebagai juru damai diberikan pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana menjalankan proses mediasi dan pendampingan terhadap warganya yang sedang bersengketa seperti halnya yang saat ini dilakukan terhadap 300 (tiga ratus) orang kepala desa/lurah melalui kegiatan Paralegal Academy. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam acara Paralegal Justice Award, pada hari Kamis, 1 Juni 2023, bertempat dibalroom Discovery Hotel Ancol, Jakarta. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung melanjutkan saat ini Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan pelibatan paralegal dalam proses pendampingan di persidangan, antara lain: - Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Dua regulasi tersebut diterbitkan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dengan bantuan seorang mediator. Hal tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang menyebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum berperkaranya disidangkan. - Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang mana telah mengatur tentang fungsi pendamping dari kalangan paralegal untuk memberikan pendampingan terhadap perempuan yang sedang menjalani proses hukum di pengadilan. Selain itu, di beberapa daerah juga terdapat lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang fungsinya hampir sama dengan peran hakim perdamaian desa, yaitu: Lembaga Kerapatan Adat Nagari di wilayah Sumatra barat dan Lembaga Bale Mediasi diwilayah Nusa Tenggara Barat, sambung M. Syarifuddin. Melalui pemberdayaan kepala desa/lurah sebagai Non Litigator Peacemaker ini maka diharapkan peran-peran juru damai di lingkungan masyarakat bisa lebih efektif dan berskala nasional, sehingga dapat menyaring permasalahan- permasalahan yang terjadi di masyarakat agar tidak seluruhnya menjadi perkara di pengadilan, ucap KMA Ditempat yang sama Menteri Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D, mengatakan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) memandang penting memberikan penghargaan kepada Kepala Desa/Lurah, yang rata-rata sebagai ketua adat bahkan tokoh agama atau tokoh masyarakat, yang aktif dan berhasil dalam setiap penyelesaian sengketa antar warga atau dianggap sebagai Hakim Perdamaian di desa. Kepala Desa / Lurah sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan perkara secara Non Litigasi atau diluar jalur pengadilan, ujar Yasonna di Jakarta. Diakhir sambutan Ketua Mahkamah Agung berharap semoga program Paralegal Academy Award ini bisa terus berlanjut untuk bisa menjaring lebih banyak lagi para kepala desa/lurah yang memiliki talenta dan kemampuan untuk menjadi Non Litigator Peacemaker. Mahkamah Agung tentu akan selalu mendukung program ini karena hal ini sejalan dengan arah reformasi peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yaitu mengurangi arus perkara ke Mahkamah Agung Turut hadir dalam Paralegal Justice Award malam ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Hakim Agung kamar perdata, Wakil Ketua BPIP ,anggota DPR Muhammad Nurdin, Staf Ahli Kemendagri, perwakilan Kementerian DesaPDTT dan Transmigrasi, perwakilan Kejagung, serta para undangan lainnya. (Humas)
| Selengkapnya |- LEPAS KETUA PT TANJUNGKARANG DAN KETUA PT BENGKULU, KMA UNGKAP PURNABAKTI MENGAJARKAN ARTI SEBUAH PENGABDIAN
Rabu, 31 Mei 2023 13:04 WIB.
Jakarta-Humas : Momentum purnabakti mengajarkan kita semua akan arti sebuah pengabdian. Dalam pengabdian, kita menemukan tujuan hidup, merasakan kepuasan yang mendalam, dan memberikan makna yang lebih besar dalam kehidupan kita. Seiring bertambahnya usia, kita semakin menyadari, bahwa hidup kita yang sementara ini tidak patut kita sia-siakan. Sebab ada misi yang hendak Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan agar kehadiran kita di dunia ini memiliki makna. Demikian disambaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam wisuda purnabakti Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum (Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang) dan Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, S.H., M.Hum (Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu) secara virtual, pada hari Rabu, 31 Mei 2023, bertempat diruang Kusumaatmadja lantai 14, gedung Mahkamah Agung. Lebih lanjut, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H mengatakan Bapak Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum telah mendedikasikan hidupnya selama 40 tahun, demikian juga Bapak Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, S.H., M.Hum telah mengabdi selama 38 tahun, dalam rangka mengabdi kepada bangsa dan negara di lembaga yudikatif. Tentunya, amat banyak ujian dan cobaan selama menempuh jalan pengabdian tersebut. Dibutuhkan loyalitas ekstra dan mental yang kokoh agar dapat menjalaninya dengan penuh integritas. Berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, bahkan terkadang harus meninggalkan istri, anak dan keluarga tercinta. Belum lagi godaan yang datang silih berganti selama memangku jabatan, sebab jabatan hakim memang sarat dengan tantangan dan bujuk rayu yang dapat meruntuhkan integritas. Namun Bapak berdua berhasil melewati semua ujian tersebut, hingga Bapak berdua sukses menutup masa pengabdian dengan bersih tanpa sedikit pun meninggalkan catatan hitam. Mantan Ketua Kamar Pengawasan menyatakan Keikhlasan adalah tekad bahwa kita benar-benar bekerja di jalan Tuhan. Inilah tameng yang akan melindungi setiap hakim dari penyelewengan dalam menjalankan tugas. Keikhlasan lah yang selalu membekali setiap hakim dengan kesadaran, bahwa tanggung jawab jabatan yang ia emban pada akhirnya bukanlah kepada atasan tempat ia bekerja, bukan pula kepada pemerintah, tapi kepada Tuhan Yang Maha Esa, Zat Yang Maha Adil dan Bijaksana, yang nama-Nya ia sucikan dalam sumpah dan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sekali lagi, keikhlasan dalam bekerja, itulah kunci yang akan mengantar seorang Hakim menuju gerbang keberhasilan di akhir masa pengabdiannya, ujar Ketua Mahkamah Agung. Diakhir sambutannya Guru Besar Universitas Diponegoro berharap masa purnabakti yang akan kita jalani menjadi masa-masa yang penuh berkah. Di masa itu, kita punya waktu yang lapang untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita, punya waktu yang cukup untuk memperbaiki apa yang salah, melengkapi apa yang kurang, sehingga babak akhir dari episode kehidupan kita, dapat kita capai dengan husnul khatimah. Inilah hikmah yang terkandung dalam munajat yang kerap dilantunkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya: Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya, dan jadikan sebaik-baik amalku pada akhir hayatku, dan jadikan sebaik-baik hariku pada saat aku bertemu dengan-Mu. (Hadits Riwayat al-Thabrani). Acara wisuda Purnabakti ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamh Agung Bidang Yudisial, Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Ketua Umum Dharmayukti Karini dan Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung serta para undangan lainnya. (Humas)
| Selengkapnya |- 300 KEPALA DESA DAN LURAH SELURUH INDONESIA MENGIKUTI AJANG PARALEGAL ACADEMY
Selasa, 30 Mei 2023 07:58 WIB.
Jakarta-Humas: Paralegal Academy merupakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Kepala Daerah dan Lurah dalam menyelesaikan sengketa atau advokasi. Ajang Paralegal Academy diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Ham bekerja sama dengan Mahkamah Agung. dari 765 peserta yang mendaftar, 565 peserta yang lulus seleksi administrasi, dan akhirnya diumumkan sebanyak 300 peserta yang berhasil melewati tahap seleksi audisi. Paralegal Academy diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepala desa/lurah dalam menyelesaikan konflik yang ada di desanya. Selain itu kepala desa/lurah juga diharapkan memiliki keahlian/skill yang mumpuni untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan-persoalan di desanya serta memiliki pengetahuan hukum yang cukup dalam penyusunan peraturan desa. Demikian dikatakan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Sobandi, S.H., M.H dalam pembukaan Paralegal Justice Academy, Senin, 29 Mei 2023, bertempat dibolroom Discovery Hotel Ancol. Lebih lanjut, Dr. Sobandi mengatakan Mahkamah Agung menyambut baik pelatihan Paralegal Academy ini sebagai bentuk nyata kepedulian dan perhatian kami agar setiap konflik yang timbul di masyarakat dapat diupayakan dan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu tanpa memasuki ranah litigasi. Penyelesaian konflik secara kekeluargaan di antara para pihak tentunya dapat menghasilkan berbagai opsi penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bahkan hal ini juga sejalan dengan asas restorative justice ketika penyelesaian konflik secara kekeluargaan tersebut melibatkan semua pihak termasuk di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ataupun pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan keadaan semula. Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum menyatakan Paralegal adalah satu diantara solusi yang dapat diwujudkan. Keterlibatan masyarakat sebagai Paralegal yang dapat memberikan layanan hukum dan bantuan hukum di masyarakat adalah bagian dari mewujudkan hadirnya Negara Hukum ditengah-tengah masyarakat. Apalagi Paralegal yang sehari hari dikenal, dibutuhkan, dan berada di masyarakat. Seperti kepala desa, lurah, atau sebutan lainnya. Sehingga, membentuk Paralegal yang berlatar belakang kepala desa, lurah, atau sebutan lainnya sebagai Non Litigation Peacemaker adalah wujud nyata pemenuhan akses terhadap keadilan di Indonesia, ujar Widodo Ekatjahjana. Diakhir sambutan, Mantan Ketua Pengadilan Denpasar mengharapkan kepala desa/lurah mampu menjadi wadah konsultasi bagi warganya yang berhadapan dengan hukum, serta mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi, salah satunya dengan mengedepankan asas restorative justice, tanpa perlu melibatkan penegakan hukum melalui jalur litigasi. Penegakan hukum secara litigasi diharapkan menjadi solusi terakhir ketika upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat ditempuh. Acara Paralegal Academy, juga dihadiri oleh Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN serta para undangan lainnya (Humas)
| Selengkapnya |- KEPALA BIRO PERLENGKAPAN MA MEMBUKA KEGIATAN MENTORSHIP PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2023
Senin, 29 Mei 2023 17:34 WIB.
Bekasi - Humas : Kegiatan Mentorship Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Tahun Anggaran 2023ini bertujuan untuk memberikan best practice ataupun panduan bagi seluruh pengadilan terkait yang melaksanakan pembangunan/renovasi gedung dan sarana prasarana pengadilan demi mendukung pemerataan access to justice atau pemerataan layanan peradilan sekaligus pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung, Dr. Rosfiana, S.H., M.H pada acara Mentorship Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Tahun Anggaran 2023, pada Senin, 29 Mei 2023 di Hotel Ibis Bekasi. Seperti yang diketahui bersama, pembangunan gedung dan sarana prasarana di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya telah melalui beberapa tahapan dan capaian sebagai berikut: 1. Pada Desember 2022, Ketua Mahkamah Agung telah meresmikan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengoperasian 13 Pengadilan Tingkat Banding Baru di Tanjung Pinang; 2. Pembangunan Gedung kantor baru TA 2022 sebanyak 30 satker; 3. Pembangunan Gedung kantor baru TA 2023 sebanyak 13 satker; 4. Pemenuhan sarling berupa pos jaga, rumah genset, pagar, landscape, jalan dan pendingin ruangan; dan 5. Renovasi Gedung Kantor dan Rumah Negara di beberapa pengadilan. Lebih lanjut Karo Perlengkapan menambahkan, keseluruhan proses pembangunan dan renovasi ini telah melalui beberapa proses yang melibatkan sejumlah aplikasi pendukung. Pada tahap perencanaa dimulai dengan menggunakan aplikasi SAKTI ( Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Setelah itu, diumumkan di aplikasi SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan). Untuk pengadaannya dan pelaksanaannya menggunakan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), dan aplikasi e-Prima. Selanjutnya, untuk monitoring kegiatan pelaksanaannya, diminta untuk mengisi aplikasie-SADEWA pada fitur Pengadaan Barang khususnya menu Evaluasi Pengadaan, sudah melakukan pengisian sesuai riilnya dengan demikian Biro Perlengkapan akan mudah memantau perkembangan kegiatan pembangunan maupun renovasi tersebut, sehingga dapat dievaluasi dan jika ada kendala dapat dicarikan solusi yang terbaik, ujarnya. Karo Perlengkapan berharap, satuan kerja untuk dapat terus berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan UKPBJ agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan tepat guna. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini, dimulai tanggal 29 Mei s.d 31 Mei 2023, diikuti oleh PPK dan KPA dari 40 satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang melakukan tender konstruksi Tahun anggaran 2023. Acara tersebut di hadiri plt. Kepala Biro Keuangan, Dedi Waryoman, S.Sos., M.H, dan Kepala Biro Perencanaan H. Sahwan, S.H., M.H. (enk/PN/photo: ims).
| Selengkapnya |- KETUA KAMAR PERDATA MA: HUKUM EKONOMI SANGAT DINAMIS
Senin, 29 Mei 2023 15:33 WIB.
Surabaya-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kamar Perdata menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Senin, 29 Mei 2023 di hotel Double Tree Surabaya. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membahas permasalah niaga yang ada dalam praktek peradilan di Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia. Ia melanjutkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan kesamaan persepsi dalam penyelesaian perkara-perkara niaga dan menghindari disparitas putusan. Ia menyatakan bahwa hukum ekonomi itu sangat dinamis. Cepat berubah mengikuti perubahan pada masyarakat dan zaman. Inilah gambaran kompleksitas hukum ekonomi. Untuk itu diperlukan kesamaan persepsi sehingga bisa memberikan putusan yang konsisten, tegas Hakim Agung asal Bali tersebut. Ia menambahkan bahwa FGD ini merupakan kali kedua yang dilaksanakan Mahkamah Agung. Sebelumnya, pada tahun 2022 lalu, acara serupa sukses dilaksanakan di Semarang. Dari pertemuan tersebut lahir satu buku yang bisa dijadikan referensi para hakim niaga dalam memutus perkara niaga di seluruh Indonesia. Harapannya, I Gusti Agung Sumanatha menambahkan, FGD kali ini juga akan melahirkan kebijakan yang bisa dijadikan referensi para hakim dalam memutus perkara niaga, sehingga ada konsistensi putusan. Hadir dalam FGD ini para narasumber yaitu para Hakim Agung seperti Syamsul Maarif, S.H. L.L.M., Ph.D., Dr. Hamdi, S.H,. M.Hum., Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Panitera Muda Perdata Khusus Agus Subroto, S.H., M.Hum. Acara ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri atas para hakim, panitera, panitera muda dari Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia Dalam kesempatan yang sama, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. menyatakan bahwa perbedaan pelaksanaan FGD kali ini dengan yang sebelumnya adalah pelibatan Panitera dan Panitera muda niaga. Sebelumnya, FGD hanya diikuti oleh para hakim niaga dari seluruh pengadilan niaga di Indonesia. Namun, karena menyadari bahwa panitera dan panitera muda pengadilan niaga juga memiliki peran penting dalam perkara niaga ini karena mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk menerima pendaftaran perkara kepailitan, PKPU dan HKI, maka mereka harus dilibatkan dalam FGD ini, terang Rahmi. Sebagai informasi pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang berada dalam kompetensi peradilan umum. Pengadilan niaga memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara-perkara PKPU, HKI, dan perkara sengketa komersial lainnya. Di Indonesia ada di lima Pengadilan Niaga 1. Pengadilan Niaga DKI Jakarta 2. Pengadilan Niaga Semarang 3. Pengadilan Niaga Surabaya 4. Pengadilan Niaga Makassar, dan 5. Pengadilan Niaga Medan. Acara yang didukung oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung ini turut dihadiri pula oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. Kresna Menon, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Banten Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., dan lain-lain. (azh/RS/photo:IP)
| Selengkapnya | - KETUA MA: PARALEGAL JUSTICE AWARD, PERAN KEPALA DESA/LURAH MEMILIKI KESAMAAN DENGAN SEORANG MEDIATOR
-
Berita Terbaru Badan Peradilan Umum
- TINGKATKAN PEMAHAMAN BAGI JURUSITA, DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM SELENGGARAKAN FOCUS GROUP DISCUSSION KEPANITERAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAMBI
Kamis, 08 Juni 2023
Eksekusi merupakan salah satu bagian penting dalam proses pengadilan. Untuk dapat menjalankan eksekusi dengan baik, maka diperlukan pemahaman yang cukup, khususnya bagi pelaksana di lapangan, yaitu Jurusita dan Jurusita Pengganti. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berusaha untuk dapat memenuhi hal tersebut, melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kepaniteraan dilaksanakan di Aston Hotel and Conference, Jambi, pada 6 s.d. 8 Juni 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari Jurusita dan Jurusita Pengganti di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, serta perwakilan dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Jambi dan Polresta Kota Jambi. Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Terdapat dua narasumber yang dihadirkan, yaitu Tavip Dwiyatmiko, S.H., M.H. (Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) dan Yan Witra, S.H., M.H. dengan materi antara lain mengenai profil, tugas, dan kode etik Jurusita, serta eksekusi.
Selengkapnya- TINJAU KINERJA PENGADILAN, DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KUNJUNGI PENGADILAN NEGERI KARAWANG
Rabu, 07 Juni 2023
Sebagai garda terdepan Mahkamah Agung RI, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan demikian, maka kinerja dari pengadilan harus selalu dijaga, bahkan ditingkatkan. Menyadari hal tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., terjun langsung untuk memantau kinerja melalui kunjungan dan inspeksi mendadak yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Karawang pada Rabu, 7 Juni 2023. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum turut didampingi Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H. beserta jajarannya. Selain memantau kinerja pada pengadilan, seperti pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kunjungan ini juga dilakukan untuk memantau sarana dan prasarana yang dimiliki pengadilan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi demi meningkatkan kinerja pengadilan.
Selengkapnya- TINGKATKAN SEMANGAT IDEOLOGIS PANCASILA, PEJABAT DAN PEGAWAI IKUTI UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA
Kamis, 01 Juni 2023
Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah paham dan ideologi yang seharusnya dipegang teguh oleh setiap Warga Negara Indonesia, termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Menyadari hal tersebut, ASN yang terdiri dari jajaran pimpinan dan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum turut serta dalam mengamalkannya, yaitu dengan mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI pada Kamis, 1 Juni 2023. Bertempat di halaman Gedung Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. beserta para pejabat dan para pegawai bersama dengan pegawai Mahkamah Agung lainnya mengikuti upacara dengan tertib dan khidmat. Upacara kali ini dipimpin oleh Ketua Kamar Agama, Yang Mulia Prof Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. Selain itu, perwakilan pegawai dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga turut mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, serta bertempat di Monumen Nasional, Jakarta.
Selengkapnya- KUNJUNGAN KERJA DIRJEN BADILUM KE PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
Selasa, 30 Mei 2023
Melanjutkan rangkaian kegiatan pembinaan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Jumat, 26 Mei 2023, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H mengunjungi Pengadilan Negeri Purwakarta. Dirjen Badilum dan rombongan disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Darma Indo Damanik, S.H. M.Kn beserta jajaran pejabat dan pegawai. Pada kegiatan ini, Dirjen Badilum meninjau kegiatan operasional, termasuk meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penanganan berkas perkara dan meninjau studio podcast di Pengadilan Negeri Purwakarta. Beliau juga menyempatkan waktu berdiskusi dengan para pejabat dan pegawai tentang pelaksanaan pelayanan tugas dan fungsi di satuan kerja.
Selengkapnya- KUNJUNGAN KERJA DIRJEN BADILUM KE PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA, PENGADILAN NEGERI CIAMIS DAN PENGADILAN NEGERI BANJAR
Selasa, 30 Mei 2023
Dalam rangka pemantauan pelayanan pada pencari keadilan dan kinerja aparat peradilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. pada hari Jumat, 19 Mei 2023 melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung, yaitu Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Ciamis dan Pengadilan Negeri Banjar. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada para pegawai yang memberikan pelayanan keadilan di wilayah Jawa Barat. Dalam kunjungan ini Dirjen Badilum dan Rombongan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Gutiarso, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Vivi Purnamawati, S.H., M.H., dan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Wahyu Setioadi, S.H. Dirjen Badilum memantau operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tiap pengadilan. Para pimpinan pengadilan didampingi pejabat dan pegawai kemudian berkesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mereka dengan Dirjen Badilum, terutama mengenai pelayanan pencari keadilan di satuan kerja masing-masing.
Selengkapnya - TINGKATKAN PEMAHAMAN BAGI JURUSITA, DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM SELENGGARAKAN FOCUS GROUP DISCUSSION KEPANITERAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAMBI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas