Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Jalan Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima. Telepon (0374) 43202 Fax (0374) 43202 | Hotline Service : 0823 4088 6155

e-Mail : infopnbima@gmail.com / info@pn-bima.go.id | Delegasi : delegasi@pn-bima.go.id

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info TilangAplikasi EraterangSistem Informasi Penelusuran Perkara


Aplikasi HARIS

Layanan Aplikasi HARIS (Hotline Service And Realtime Information) membantu anda memperoleh informasi secara realtime mengenai Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Raba Bima

Aplikasi HARIS

JDIH PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

JDIH PN RABA BIMA Merupakan Website Jaringan Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Raba Bima

JDIH PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

Profil Zona Integritas

Pengadilan Negeri Raba Bima di Tahun 2020 telah memperoleh Penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK) Oleh Kemnterian PAN RB

Profil Zona Integritas

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Dapatkan informasi Perkara di Pengadilan Negeri Bima dimana saja dan kapan saja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK

Hasil Survei Indeks Persepsi Kepuasan Publik pada Pengadilan Negeri Raba Bima. Terima Kasih atas penilaian yang telah anda berikan, masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK

Indeks Persepsi Anti Korupsi

Hasil penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Raba Bima, Terima Kasih sudah memberikan kepercayaan dan mendukung agar terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada pelayanan Pengadilan Negeri Raba Bima

Indeks Persepsi Anti Korupsi

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Anda Yang Kurang Mampu Berhak Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Aplikasi Eraterang

Aplikasi Eraterang Merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri

Aplikasi Eraterang

Aplikasi E-Court

Aplikasi E-Court

Aplikasi E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

e court

e-Court Mahkamah Agung RI: ecourt.mahkamahagung.go.id

>> Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar
>> Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online
>> Syarat Pendaftaran e-Court

Pengertian

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  • e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  • e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  • e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Layanan

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut.

Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online:

  • Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Makamah Agung RI.

  • e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

  • Mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

  • Pengguna Terdaftar

Advokat yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. Pengadilan yang melaksanakan e-Court dilakukan secara bertahap sehingga Pengadilan yang tidak ada dalam daftar, akan menyusul setelah adanya kesiapan.

E-Payment

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

Dasar Hukum: Perma Nomor 3 Tahun 2018

Aplikasi E-Court
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
Video Informasi Gugatan Sederhana

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

SURVEY IPKP DAN IPAK

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN

SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
"KLIK UNTUK MELAKUKAN SURVEY" Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

PELAYANAN SATU PINTU PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

 

 

 

 

 

 

 

 


JADWAL PERSIDANGAN HARI INI

  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Jumat, 09 Des. 2022 36/Pid.Sus-Anak/2022/PN RBI Tidak RUANG SIDANG 1 Pemeriksaan Saksi-Saksi JPU
Total : 5 persidangan.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG LANTIK 8 PEJABAT BARU
    Rabu, 07 Desember 2022 11:48 WIB.
    Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi, S.H., M.H. lantik delapan pejabat baru pada Rabu, (07/12) di gedung Mahkamah Agung Jakarta. Delapan pejabat itu terdiri atas dua orang pejabat Eselon II, lima orang pejabat Eselon III, dan satu orang Fungsional Madya. ???Pelantikan ini berdasarkan tiga surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, pertama Surat Keputusan Nomor 1472 dan 1473/SEK/K.I/SK/XI/ 2022 Tanggal 8 November 2022, kedua Surat Keputusan Nomor 1488/SEK/Kp.I/SK/ XI/ 2022 Tanggal 14 November 2022, dan ketiga Surat Keputusan Nomor: 1502/SEK/Kp.I/SK/ XI/ 2022 Tanggal 16 November 2022 Delapan pejabat tersebut adalah: Suradi, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Inspektur Wilayah II pada Badan Pengawasan Syamsul Arief, S.H., M.H., sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Darmoko Yuti Witanto, S.H., sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan E pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mohammad Subairi, S.H., M.Hum., sebagai Kepala Bidang Program dan Evaluasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum danPeradilan Furqonsjah Harahap, S.H., M.M., sebagai Kepala Bidang Program dan Evaluasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Fenny Sulistyaningsih, S.E, M.M., sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Hj. Lystia Paramita Amaliyah Rum, S.H., M.H., sebagai Kepala Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Siti Nurhayati, S.Sos., M.M., sebagai Analis Kepegawaian Ahli Madya. Kedepalan pejabat yang dilantik berjanji akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang"undangan. Mereka juga berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan dan akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa penuh tanggung jawab. Pada kesempatan yang sama, mereka juga berjanji akan berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Dalam sumpahnya mereka juga berjanji tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hadir dalam pelantikan ini Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Kepala Pusdiklat Mahkamah Agung, para pejabat eselon II pada Mahkamah Agung, dan lainnya. (azh/RS/photo:Adr)
    | Selengkapnya |
  • TINGKATKAN PELAYANAN BAGI PENCARI KEADILAN, KETUA MA RESMIKAN 51 GEDUNG PENGADILAN BARU
    Senin, 05 Desember 2022 15:05 WIB.
    Tanjung Pinang-Humas: Pembangunan gedung pengadilan merupakan upaya terus menerus yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan. Untuk itu Saya berharap, semoga kehadiran gedung-gedung baru ini turut membawa spirit baru bagi aparatur peradilan agar lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Saya tidak menginginkan hanya gedungnya saja yang baru, tapi semangat aparaturnya tidak turut diperbaharui. Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam peresmian operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding baru dan 38 gedung Pengadilan Tingkat Pertama, pada hari Senin, 5/12/2022, di halaman gedung Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Lebih lanjut, Prof Syarifuddin berharap kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang baru, agar mempersiapkan diri untuk menata semua keperluan, agar Pengadilan Tingkat Banding yang baru dapat beroperasi dengan baik. Begitu juga kepada Wakil Ketua, Hakim Tingkat Banding yang baru, maupun unsur kepaniteraan dan kesektariatan, yang telah ditetapkan bertugas di Pengadilan Tingkat Banding yang baru, juga agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas masing-masing di tempat tugas yang ditunjuk, tentu di bawah koordinasi Ketua Pengadilan Tingkat banding yang bersangkutan. Di kesempatan yang sama, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H menyatakan komitmen Mahkamah Agung dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan pelayanan peradilan secara berkelanjutan tanpa henti merupakan upaya untuk mengimbangi dinamika permasalahan dan harapan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang tidak pernah surut. Hal ini sejalan dengan ungkapan dari tokoh dunia John F Kennedy: Life is never easy. There is work to be done and obligations to be met - obligation to truth, to justice, and to liberty. Hidup tidak pernah mudah. Ada pekerjaan yang harus dilakukan dan kewajiban yang harus dipenuhi - kewajiban terhadap kebenaran, keadilan dan kebebasan. Sementara itu, Gubenur Kepulauan Riau mengatakan sebagai salah satu wilayah strategis yang ada di Indonesia tentunya Provinsi Kepulauan Riau menghadapi tantangan yang tidak mudah, terutama untuk tindak kriminalitas seperti perampok, penyelundupan, narkoba dan kejahatan lainnya. Oleh sebab itu, kehadiran Pengadilan Tinggi diKepulauan Riau sangat dibutuhkan sebagai langkah keadilan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekaligus langkah penguatan bagi wilayah perbatasan. Di akhir sambutan Ketua Mahkamah Agung mengutarakan terkait proses pelimpahan dan penyelesaian perkara banding di Pengadilan Tingkat Banding yang baru, Saya harap Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, baik di Satker Induk maupun di Satker Baru, serta seluruh aparaturnya, agar berkoordinasi dengan baik, dengan memperhatikan dan memedomani ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 untuk Pengadilan Tinggi Agama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 untuk Pengadilan Tinggi, dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2021 untuk Pengadian Tinggi Tata Usaha Negara. Berikut adalah daftar pengadilan yang baru diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung: Lingkungan Pengadilan Tingkat Banding PT Kepulauan Riau PTA Kepulauan Riau PT Kalimantan Utara PTA Kalimantan Utara PT Sulawesi Barat PTA Sulawesi Barat PT Papua Barat PTA Papua Barat PTA Bali PT TUN Palembang PT TUN Banjarmasin PT TUN Manado PT TUN Mataram Lingkungan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Blangpidie Pengadilan Negeri Suka Makmue Pengadilan Negeri Sei Rampah Pengadilan Negeri Pulau Punjung Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Pengadilan Negeri Gedong Tataan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Penajam Pengadilan Negeri Melonguane Pengadilan Negeri Belopa Pengadilan Negeri Lasusua Pengadilan Negeri Namlea Pengadilan Negeri Mukomuko Pengadilan Negeri Koba Pengadilan Negeri Mentok Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Pengadilan Agama Sei Rampah Pengadilan Agama Pulau Punjung Pengadilan Agama Prabumulih Pengadilan Agama Pringsewu Pengadilan Agama Mesuji Pengadilan Agama Sukadana Pengadilan Agama Penajam Pengadilan Agama Lolak Pengadilan Agama Ampana Pengadilan Agama Belopa Pengadilan Agama Malili Pengadilan Agama Lasusua Pengadilan Agama Namlea Pengadilan Agama Kepahiang Pengadilan Agama Suwawa Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Renovasi Gedung Pengadilan Negeri Sungguminasa Pengadilan Agama Bajawa PTUN Jakarta PN Marabahan Acara peresmian ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, pejabat eselon I MA, Gubenur Kepulauan Riau, Forkopinda Kepulauan Riau, walikota Tanjung Pinang, Bupati Bintan, Pejabat Eselon II MA dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang diresmikan pengoperasiannya, serta seluruh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia yang mengikuti secara virtual. (PN/azh/Photo:Yrz)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MA RESMIKAN FESTIVAL AKBAR BACA AL-QURN BRAILE DAN ZIKIR BERSAMA 1000 TUNANETRA UNTUK SATU INDONESIA
    Kamis, 01 Desember 2022 11:55 WIB.
    Jakarta-Indonesia: Di sela-sela kesibukannya sebagai Ketua Mahkamah, Prof. Dr. Syarifuddin menyempaatkan diri untuk membuka secara resmi Festival Akbar Baca Al-Qurn Braile da Zikir Bersama 1000 Tunanetra untuk Satu Indonesia pada Kamis pagi, 1 Desember 2022 di masjid Istiqlal, Jakarta. Acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) ini diikuti oleh ribuan tunanetra yang berasal dari Jabodetabek. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa muslim yang mencintai dan mengamalkan Al-Qurn akan mendapatkan cahaya di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, termasuk juga bagi penyandang disabilitas. Untuk itu Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya memastikan bahwa sistem peradilan dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas, yaitu dengan mengakomodir kebutuhannya baik dalam hal sarana-prasarana, prosedur hukum, dan lainnya sehingga penyandang disabilitas mendapatkan kemudahan ketika beracara atau menerima layanan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Ia menyampaikan bahwa ke depannya Mahkamah Agung berencana akan menyiapkan komputer dengan huruf braile agar bisa diakses oleh para kawan netra. Hadir pada acara ini presiden Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia H.Arief Pribadi, Sekretaris jenderal Tunanetra Muslim Indonesia Yogi Masduni, Syeikh Muhammad Jaber, dan undangan lainnya. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • LANTIK 21 KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING, KMA BERPESAN INTEGRITAS MERUPAKAN KUNCI YANG AKAN MENENTUKAN BAIK DAN BURUKNYA WAJAH LEMBAGA KITA
    Rabu, 30 Nopember 2022 17:10 WIB.
    Jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., mengambil sumpah jabatan dan melantik 21 Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 3 lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, bertempat di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung lantai 14 Jakarta, pada Rabu 30 November 2022. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,Nomor: 339/KMA/SK/XI/2022 tanggal28 November2022. 340/KMA/SK/XI/2022 tanggal28 November2022. 342/KMA/SK/XI/2022 tanggal28 November2022. Dalam sambutannya Prof. Dr. H. Syarifuddin, S.H.,M.H mengatakan dalam struktur peradilan Indonesia, jabatan sebagai seorang Ketua Pengadilan Tingkat Banding merupakan level kepemimpinan strategis yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan baik buruknya citra organisasi peradilan. Sebab, Pengadilan Tingkat Banding menjalankan fungsi kawal depan (voor post) Mahkamah Agung di daerah, yang bertanggaung jawab mengawasi jalannya pelayanan peradilan di tingkat pertama, sekaligus membina perilaku dan etika aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas. Mencermati perkembangan dan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, di mana lembaga kita tengah mendapat sorotan yang cukup tajam dari publik, izinkan Saya di kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan beberapa amanat untuk para pimpinan tingkat banding yang dilantik hari ini, untuk melindungi semua aparatur dan hakim-hakim kita dari, kesempatan datangnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke gedung pengadilan, ungkap Syarifuddin.. Mantan Kepala Badan Pengawasan ini juga berpesan kepada para pimpinan Pengadilan Tingkat Banding yang baru saja dilantik, juga kepada seluruh hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia,Integritas merupakan kunci yang akan menentukan baik dan buruknya wajah lembaga kita. Memelihara integritas adalah harga mati, tanpa integritas, kehormatan kita yang akan mati! Dirinya berharap pesan yang telah disampaikan dapat diresapi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya. Acara pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung serta Kepala Biro Hukum dan Humas,dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Adapun 21 Kepala Pengadilan Tingkat Banding yang dilantik sebagai berikut: Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H., JABATAN LAMA, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau FREDRIK WILLEM SAIJA, S.H., M.H., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara MAS HUSHENDAR, S.H., M.H., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung H. ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Dr. HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Dr. Hj. NIRWANA, S.H., M.Hum., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Drs. H. MAKMUN, S.H., M.H., JABATAN LAMA, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung Drs. H. NUR KHAZIM, M.H., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Drs. H. M. SHALEH, M.Hum., JABATAN LAMA, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali Drs. ILHAM ABDULLAH, S.H., M.Kn., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Dr. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara Dr. Hj. ROKHANAH, S.H., M.H., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat Dr. H. LUTFI, S.H., M.H., JABATAN LAMA, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Dr. Drs. KHAERIL R, M.H., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram A. SYAIFULLAH, S.H., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Dr. SANTER SITORUS, S.H., H.Hum., JABATAN LAMA, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, JABATAN BARU, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. (enk/pn/photo:sno).
    | Selengkapnya |
  • TIGA PULUH TUJUH TAHUN HIDUP DI RANAH HUKUM, ISKANDAR PAPUTUNGAN AKHIRNYA JALANI PURNABAKTI
    Rabu, 30 Nopember 2022 15:58 WIB.
    Jakarta - Humas : Hari ini, kita bersama-sama menyaksikan suatu upacara monumental, sebagai penanda berakhirnya masa bakti dan kedinasan salah seorang rekan sejawat kita, yaitu Bapak Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado., setelah mendedikasikan hidupnya selama 37 tahun di ranah hukum dan keadilan. Tak ada kata yang dapat kita ucapkan, selain ucapan selamat, sekaligus terima kasih karena telah membersamai kita bersama-sama mengabdi di lembaga yang kita cintai ini, ujar Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H mengawali sambutannya pada acara Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado, pada Rabu 29 November 2022, bertempat di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung lantai 14 Jakarta. Lebih lanjut KMA mengatakan, prestasi puncak inilah yang telah diraih oleh Bapak Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H. Setelah mempersembahkan darma bakti yang cukup panjang, akhirnya beliau sukses mengakhiri masa pengabdian tanpa meninggalkan rekam jejak negatif. Hal ini tentu saja merupakan suatu catatan heroisme yang patut diteladani, khususnya oleh para hakim peradilan agama. Syarifuddin juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur, Ketua DPRD dan Forum Forkopimda Provinsi SulawesiUtara dalam acara ini. Hal ini merupakan pertanda adanya hubungan dan kerjasama yang baik antara lembaga ekskutif, legislatif dan yudikatif di Sulawesi Utara, ungkapnya. Mengakhiri sambutannya, KMA berpantun; Kota Tomohon jalannya basah Berangkat pagi menuju Bitung Walau sebentar lagi kita akan berpisah Namun silaturahmi tetap disambung Acara purnabakti yang berjalan penuh khidmat ini, dihadiri para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, pejabat eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, serta GubernurSulawesi Utara, Ketua DPRD dan Forum Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara. (enk/pn/photo:adr)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • AUDIENSI DITJEN BADILUM DENGAN JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)
    Rabu, 30 Nopember 2022
    Pada Rabu, 30 November 2022, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Drs Wahyudin M.Si, melakukan audiensi dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia berkaitan dengan hibah kegiatan peningkatan kemampuan hakim dalam penanganan perkara bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dengan Mahkamah Agung RI. Dari JICA, hadir Mr. Nobukazu Nishio " tenaga ahli JICA dan hakim dari Jepang dan didampingi Ms. Yukiko Mazawa (Project Coordinator JICA). Mr. Nishio merupakan ahli hukum pidata yang selama 10 tahun memiliki pengalaman menangani perkara perdata (civil case) terutama hak kekayaan intelectual di Pengadilan Tinggi Tokyo. Tujuan proyek kerjasama antara JICA dan Mahkamah Agung RI ini adalah: Meningkatkan kemampuan hakim terutama dalam hal penanganan HKI, salah satunya dengan training (pelatihan) seperti sudah disepakati dengan Mahkamah Agung dan training di Jepang yang direncanakan setiap tahun sekali, dengan keberangkatan terakhir pada Januari 2020. Menyediakan materi referensi termasuk case book untuk meningkatan kemampuan hakim. Buku ini berisi kasus-kasus yang pernah terjadi di Jepang berkaitan dengan kasus HKI. Saat ini JICA juga sedang membuat quide book proses penanganan perkara hak kekayaan intelektual, dengan progress 80% dan diharapkan tahun 2023 selesai. Dalam pertemuan ini Sekretaris Ditjen Badilum memaparkan tugas dan fungsi Ditjen Badilum, berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan kualitas hakim, termasuk peningkatan kemampuan dalam penanganan kasus hak kekayaan intelektual (HKI). Sementara tu, JICA menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yang melibatkan hakim di pengadilan tinggi dan negeri.
    Selengkapnya
  • KUNJUNGAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KE PENGADILAN NEGERI BLORA
    Selasa, 29 Nopember 2022
    "Jaga Integritas, jaga kekompakan, dan tetap bangun satker bersama." kurang lebih hal tersebut yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., di kala bertandang ke Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 23 November 2022. Dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum berkesempatan untuk memantau perkembangan dan kinerja layanan pada Pengadilan Negeri Blora. Kunjungan ini sekaligus sebagai bentuk perhatian terhadap Pengadilan Negeri Blora dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai salah satu pengadilan terjauh.
    Selengkapnya
  • KUNJUNGAN KERJA DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KE PENGADILAN NEGERI PURWODADI
    Kamis, 24 Nopember 2022
    "Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah", tentunya kita sudah tidak asing dengan kalimat yang dilontarkan oleh Soekarno ini. Semangat ini terwujud dan disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. saat mengunjungi Pengadilan Negeri Purwodadi dalam salah satu kunjungan kerjanya pada tanggal 23 November 2022. Selain memberikan pembinaan kepada aparatur pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan meninjau langsung sarana, prasarana, serta kinerja dan pelayanan yang berlangsung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga berkesempatan untuk mengunjungi gedung pengadilan yang lama Di sana, tersimpan berbagai benda yang bernilai sejarah bagi pengadilan termasuk berkas-berkas perkara dengan kondisi yang masih terawat. 
    Selengkapnya
  • PENYERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP (EIS) PERIODE OKTOBER 2022
    Rabu, 09 Nopember 2022
    Untuk memastikan kelancaran penanganan perkara dan memberikan kemudahan bagi pencari keadilan, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan salah satu ujung tombak pelayanan di pengadilan. Implementasi SIPP yang baik akan memastikan pelayanan yang prima dan kinerja pengadilan yang tidak lagi diragukan. Demi mengapresiasi dan terus memotivasi pengadilan di lingkungan peradilan umum untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mengimplementasikan SIPP, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kembali memberikan piagam penghargaan Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) periode Oktober 2022 pada tanggal 8 November 2022. Bertempat di ruang Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Penghargaan diberikan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dengan nilai EIS terbaik. Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H.,  M.H. turut mengapresiasi usaha yang telah dilakukan pengadilan peraih penghargaan. Selain itu, beliau juga berpesan untuk tetap berhati-hati dan menjaga citra pengadilan agar tidak menjadi temuan di kemudian hari.
    Selengkapnya
  • KUNJUNGAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KE PENGADILAN TINGGI AMBON, PENGADILAN NEGERI TUAL, DAN PENGADILAN NEGERI AMBON
    Selasa, 08 Nopember 2022
    Tak kenal maka tak sayang, hal ini yang mendasari kunjungan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. ke Pengadilan Tinggi Ambon, Pengadilan Negeri Tual, dan Pengadilan Negeri Ambon. Kunjungan yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 November 2022 tersebut tidak hanya sebagai ajang silaturahmi kepada para aparatur pengadilan, tetapi juga sarana pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja para aparatur pengadilan. Didampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tidak hanya meninjau gedung pengadilan, tetapi juga memantau pelayanan yang diberikan seperti pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di masing-masing pengadilan.
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.