Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi

KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PERADILAN
DASAR – DASAR DALAM PELAYANAN INFORMASI DI KANTOR PERADILAN
1. SK Ketua Mahkamah Agung  RI No : 1-144/KMA/SK/I/2011 dan LAMPIRAN SK 1-144 tentang PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PERADILAN.
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor  : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk pengadilan;
   
HAK-HAK PEMOHON INFORMASI
Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, hak-hak pemohon informasi diantaranya :
1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
2. Setiap Orang berhak :
  a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau ,
  d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik  disertai alasan permintaan tersebut;
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini;
PROSEDUR / ALUR MEMPEROLEH INFORMASI
A.   PROSEDUR KHUSUS
1. Termasuk dalam katagori yang wajib diumumkan;
2. Termasuk dalam katagori informasi yang dapat diakses publik  dan sudah tercatat Dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (missal : sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau Pengadilan lain);
3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak);
4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
DIAGRAM ALUR
B.   PROSEDUR BIASA
1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
2. Informasi yang diminta bervolume besar
3. Informasi yang diminta belum tersedia
4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID
   
DIAGRAM ALUR
BIAYA YANG PERLU DIBAYAR
1. Alasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasapelayanan penggandaan jauh dari pengadilan);
2. Biaya penggadaan adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan;
3. Terdiri atas :
-  Biaya penggandaan (ex fotokopi) informasi;
-  Biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut;
4. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya legas karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.