Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Jalan Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima. Telepon (0374) 43202 Fax (0374) 43202 | Hotline Service : 0823 4088 6155

e-Mail : infopnbima@gmail.com / info@pn-bima.go.id | Delegasi : delegasi@pn-bima.go.id

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info TilangAplikasi EraterangSistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

SOSIALISASI SK KMA NO 26 KMA SK II 2012

SOSIALISASI SK KMA NO 26/KMA/SK/II/2012

Sosialisasi SK KMA 262012

SOSIALISASI SK KMA NO 26/KMA/SK/II/2012

Bima | pn-bima.go.id - Selasa, 6 Februari 2024 Sosialisasi Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Publik oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Bapak ALFIAN,S.H sebagai Narasumber

sosialisasi perma 7892

Kegiatan di hadiri oleh karyawan dan karyawati Pengadilan Negeri Raba Bima. dalam sosialisasi Pimpinan menekankan agar memberikan pelayanan yang baik kepada pencari keadilan Pengadilan Negeri Raba Bima

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

PELAYANAN SATU PINTU PENGADILAN NEGERI RABA BIMA


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI LAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
    Kamis, 04 Juli 2024 15:21 WIB.
    Makassar-Humas: Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap mitra kerjanya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum, memimpin kunjungan kerja spesifik ke Pengadilan Tinggi (PT) Makassar pada Kamis, 4 Juli 2024. Pada kesempatan tersebut, ia didampingi oleh dua anggota Komisi III Dr. Supriansa, S.H., M.H. dan Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. Kunjungan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dan rombongan diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum. Pada kunjungan tersebut para Anggota Komisi III berkesempatan mengunjungi beberapa ruangan di kantor Pengadilan Tinggi Makassar serta rumah dinas untuk para Hakim Tinggi. Dalam kunjungan kerja ini, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menyampaikan beragam hambatan yang dihadapi aparatur peradilan di PT Makassar, salah satunya yaitu terkait kurangnya rumah dinas bagi para hakim. Ia menjelaskan bahwa saat ini, terdapat 45 hakim tinggi yang bertugas di PT Makassar, namun hanya tersedia 6 rumah dinas untuk mereka. "Dengan adanya kunjungan kerja spesifik ini, diharapkan Komisi III dapat mengakomodir kebutuhan rumah dinas di PT Makassar," ujar Dr. H. Zainuddin. Kunjungan kerja ini diharapkan dapat membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh para hakim tinggi di PT Makassar, khususnya terkait fasilitas tempat tinggal yang memadai. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG LANTIK ENAM ORANG KETUA PENGADILAN TNGGI
    Selasa, 02 Juli 2024 07:07 WIB.
    Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah jabatan dan melantik enam orang Ketua Pengadilan Tinggi pada Selasa, 2 Juli 2024 di ruang Kusumah Atmaja, gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 146/KMA/SK.KP4.1.3/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum. Berikut adalah enam orang yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung: Dr. Moh. Eka Kartika E.M., S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nugroho Setiadji, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Fredrik Willem Saija, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kupang H. Ade komarudin, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Dalam sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, mereka bersumpah akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Mereka juga berjanji akan taat pada peraturan Perundang-undangan serta berbakti pada nusa dan bangsa. Hadir dalam acara ini yaitu Wakil Ketua Mahkmah Agung bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, serta para Pejabat Eselon satu dan dua pada Mahkamah Agung. Acara ini disaksikan pula oleh aparatur peradilan di seluruh Indonesia melalui live streaming pada kanal youtube Mahkamah Agung. Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Ia berharap jabatan baru ini dapat membawa keberkahan, manfaat dan kemajuan, baik kepada diri sendiri, keluarga maupun kepada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan Indonesia. Ia berpesan agar para hakim yang baru dilantik tersebut menjadi sosok-sosok pemimpin yang sejati dan proaktif, sosok yang mampu memberikan kontribusi positif bagi lembaga yang dimpimpinnya, serta sosok yang mampu mengajak timnya untuk menjadi lebih baik. Baginya, pimpinan yang baik bukanlah yang tidak pernah berbuat kesalahan, namun orang yang mau belajar dari kesalahan serta mau memperbaiki kesalahan. Ia menambahkan bahwa bagi seorang pimpinan pengadilan tingkat banding, koordinasi, pengawasan dan pembinaan secara rutin dan berkala merupakan hal yang penting, agar setiap permasalahan dapat diselesaikan bersama dan agar dapat dicegah seminimal mungkin. Betapa banyak kesalahan di masa depan bisa dihindari, apabila kita bersedia belajar dari kesalahan di masa lalu. Dan betapa banyak kemudahan yang akan kita rasakan, jika setiap problem telah dirumuskan solusinya secara bersama-sama, kata Ketua Mahkamah Agung. Di akhir sambutannya, Ketua Mahkamah Agung berpesan secara khusus kepada istri dari para pejabat yang baru saja di lantik, bahwa selain memperhatikan dan merawat seluruh anggota keluarga, mereka diminta agar dapat berperan aktif di Dharmayukti Karini, serta mendukung dan memotivasi suami untuk terus mengabdi dan menjaga integritas. Ketua Mahkamah Agung yakin, dukungan dan motivasi keluarga besar akan selalu menjadi penyemangat bagi seseorang dalam meniti jalan pengabdian Pada kesempatan yang sama, terselenggara pula upacara serah terima jabatan dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru. (azh/RS/photo:Alf, Sno, Adr)
    | Selengkapnya |
  • BADAN PERADILAN UMUM BAHAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERSAMA FCFCOA
    Kamis, 27 Juni 2024 12:05 WIB.
    Jakarta-Humas: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan pembahasanan Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kamis, 27 Juni 2024 di Commad Centre Ditjen Badilum, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta. Pembahasan tersebut dilakukan bersama delegasi Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) Hakim Liz Boyle dan delegasi Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2) Ms. Leisha Lister dan Ms. Cate Summer. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaiankegiatan peringatan 20 tahun Penandatangan Nota Kesepahaman Kerja sama Yudisialantara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dua Pengadilan di Australia. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. ini, dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., para pejabat Eselon II Ditjen Badilum, serta para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring. Dalam kesempatan tersebut, Ditjen Badilum menampilkan aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI) yang digunakan untuk memantau penanganan perkara perceraian dan perlindungan anak dan perempuan serta korban kekerasan. Presentasi tentang aplikasi tersebut disampikan oleh Kepala Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi Budi Setioko, S.H., M.H. dan Kepala Subdirektorat Tata Kelola, Candra, S.H. Menangapi hal tersebut Delegasi FCFCOA dan AIPJ2 mengapresiasi penggunaan teknologi informasi itu. Aplikasi tersebut dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas pengadilan dalam melindungi perempuan dan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta membantu pengambilan kebijakan oleh Mahkamah Agung RI. Selain membahas perlindungan Perempuan dan korban kekerasan dalam rumah tangga, kegiatan ini juga membahas penanganan perkara perceraian, dispensasi nikah oleh pengadilan, dan pelaksanaan putusan peradilan. Pada akhir kegiatan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bambang Myanto memberikan cendera mata sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang selama ini terjalin antara Ditjen Badilum dan FCFCOA. (azh/RS/humas Badilum/photo:Sno, Adr)
    | Selengkapnya |
  • DELEGASI PENGADILAN AUSTRALIA KUNJUNGI PENGADILAN NEGERI BANDUNG
    Kamis, 27 Juni 2024 06:04 WIB.
    Bandung-Humas: Melanjutkan rangkaian kegiatan, DelegasiFederal Court of Australia (FCA) dan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCoA) melakukan kunjungan resmi ke Pengadilan Negeri Bandung (27/06). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaiankegiatan peringatan 20 tahun Penandatangan Nota Kesepahaman Kerja sama Yudisialantara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dua Pengadilan di Australia tersebut. Hadir pada kunjungan ini Acting Chief Justice Berna Collier, Justice Stephen Burley, Justice Rober Bromwich, CEO Sia Lagos, Hakim Agung Indonesia Syamsul Maarif, Hakim Agung Indonesia Lucas Prakoso, serta beberapa delegasi Australia. Mereka disambut hangat oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Bandung Dr. Dyah Sulastri Dewi, Ketua Pengadilan Negeri (PN) BandungJon Saragih, beserta jajaran hakim dan pejabat pengadilan lainnya. Delegasi dari Australia tersebut berkesempatan berkeliling ke beberapa ruangan di PN Bandung, termasuk Ruang Mediasi Online, Ruang Sidang Ramah Anak, Museum Mini, dan ruang layanan pengadilan. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan inovasi-inovasi yang diterapkan oleh PN Bandung dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akses terhadap keadilan. Pada kesempatan tersebut, Justice Berna Collier menyatakan kekagumannya terhadap kemajuan yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam mengimplementasikan teknologi dan inovasi dalam proses peradilan. "Kami merasa sangat terhormat bisa berkunjung ke sini, ujarnya. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Bandung Jon Saragih, menyambut baik kunjungan ini sebagai kesempatan untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan peradilan. "Kunjungan ini memberikan kami wawasan berharga yang dapat kami aplikasikan dalam upaya terus memperbaiki sistem peradilan di Indonesia," katanya. Selain berkeliling, para delegasi juga terlibat dalam diskusi mendalam tentang "Mediasi Dalam Penyelesaian Komersial". Diskusi ini menghadirkan narasumber Hakim Agung Indonesia Syamsul Maarif, dan CEO Sio Lagos. Kegiatan diskusi dimoderatori oleh Hakim Agung IndonesiaLucas Prakoso. Dalam diskusi tersebut, Syamsul Maarif menyampaikan berbagai mediasi komersial yang telah diterapkan di Indonesia. Sementara itu, Sio Lagos berbagi pengalaman dan perspektif dari sudut pandang internasional, memberikan wawasan berharga tentang tantangan dan peluang dalam mediasi komersial di Australia dan negara lainnya. Penutup kunjungan ditandai dengan penyerahan cendera mata antara kedua pengadilan sebagai simbol persahabatan serta berphoto bersama. Diharapkan kunjungan ini tidak hanya mempererat hubungan bilateral antara pengadilan kedua negara, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan sistem peradilan di kedua negara. Dalam kesempatan yang sama, Delegasi Australia dan seluruh rombongan berkunjung ke Pengadilan Tinggi Bandung. Di sana mereka berinteraksi langsung dengan aparatur peradilan PT Bandung dan berphoto bersama.(azh/RS/photo:Yrz)
    | Selengkapnya |
  • KUNJUNGAN DELEGASI FCOA DAN FCFCOA KE KAMPUS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG
    Kamis, 27 Juni 2024 04:50 WIB.
    Bogor - Humas : Delegasi Federal Court Of Australia (FCA), Federal Circuit & Family Court Of Australia (FCFCoA) melakukan kunjungan ke kampus Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung di Mega Mendung Bogor pada Rabu, 26 Juni 2024. Pada kunjungan tersebut, Delegasi Australia berkesempatan memberikan ceramah umum kepada peserta Calon Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Untuk sesi ceramah umum kali ini diikuti peserta sebanyak 462 orang, dengan klasifikasi gender, laki-laki sebanyak 279 orang dan perempuan sebanyak 183 orang calon hakim. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Bambang Hery Mulyono S.H., M.H, mengharapkan para peserta dapat menyerap hal-hal yang baik, mengambil best pratice,dari materi yang disampaikan oleh dua (2) Narasumber Delegasi Australia ini, sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan untuk kedepannya. Adapun Ceramah Umum ini disampaikan oleh Berna Collier selaku Justice of the Federal Court of Australia, dengan topik "Tantangan Yang Muncul Bagi Hakim Yang Mengadili Kasus Komersial, Dan William Alstergren selaku Chief Justice of the Federal Circuit and Family Court of Australia dengan topik "Meninjau Bukti Kekerasan Keluarga Dalam Kasus Hukum Keluarga. Dengan di pandu oleh Moderator, Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung pada Kamar Perdata Mahkamah Agung RI. PENANAMAN POHON Usai penyampaian ceramah umum, para Delegasi Australia, berkesempatan melakukan Penanaman pohon, yang berlangsung di kampus Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung di Mega Mendung Bogor, di Taman Hatta Ali. Penanaman Pohon oleh Berna Collier dan William Alstergren ini, di dampingi Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, SH., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Soeharto, S.H., M.Hum. Pada acara ini, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan sudah banyak Chief Justice dari berbagai negara yang menanam pohon di taman ini. Oleh karena itu Prof Syarifuddin berpesan kepada Kepala Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung untuk selalu merawat dan menjaga pohon-pohon yang sudah di tanam. Sehingga suatu saat jika para Delegaai Australia ini kembali ke Badan Diklat, bisa melihat pohon ini tumbuh besar dan berbuah manis. Sementara itu Berna Collier menyampaikan, dirinya sangat terkesan dengan keramahtamahan Mahkamah Agung RI, dan berharap ini menjadi simbol hubungan yang semakin kuat, dan nantinya ketika Mahkamah Agung RI berkunjung ke Australia, kami berharap bisa menjadi tuan rumah yang sama ramah tamahnya seperti saat ini kami di sambut. Hal senada juga disampaikan William Alstergren. Dirinya sangat bangga, dengan penanaman pohon ini sebagai simbol atas hubungan kerjasama dan pertemanan yang kuat. Adapun pohon yang di tanam yakni; pohon Namnam (Cynometra cauliflora) adalah Perdu atau pohon kecil, tinggi antara 3-15 m. Batang berbonggol-bonggol, dengan kulit batang yang halus berbintil, kecoklatan atau abu-abu. Dan pohon Mamey Sapote (Pouteria Sapota). Mamey sapote adalah tanaman asli tropis dari Meksiko dan Amerika Tengah. Itu juga ditemukan di Puerto Rico, Kuba, Republik Dominika, Amerika Selatan, dan Florida Selatan, AS. Pohon mamey sapote merupakan pohon tinggi dengan daun besar menyebar dan bunga kecil berwarna putih. Agar dapat berbuah, pohon mamey sapote harus sudah dewasa, yaitu setelah berumur 3 tahun sejak dicangkok. Setelah pohonnya dewasa, mereka menghasilkan 150 hingga 250 buah per tahun dan beratnya berkisar antara 1-5 pon, tergantung pada kultivarnya. Turut hadir pada acara tersebut, para Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Kedutaan Australia untuk Indonesia, Australia-Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2), serta undangan lainnya. (enk/pn/photo:sno,alf).)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM BERIKAN PENGHARGAAN KEPADA PENGADILAN TINGGI PEMBINA PENGELOLAAN ANGGARAN SATUAN KERJA TERBAIK
    Senin, 15 Juli 2024 17:00 WIB.
    Sebagai penghargaan terhadap peran pengadilan tinggi dalam pembinaan pengelolaan anggaran program penegakan dan pelayanan hukum (DIPA 03) di pengadilan negeri selama tahun anggaran 2023 yang lalu, Ditjen Badilum memberikan penghargaan kepada pengadilan tinggi dengan rata-rata nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tertinggi di wilayahnya. Penghargaan ini diberikan pada rangkaian kegiatan penyusunan RKA-KL DIPA 03 di Grand Mercure Malang Mirama, Jawa Timur pada hari Senin, 15 Juli 2024 oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. didampingi Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.H., M.Hum dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum. Penghargaan pembinaan terbaik dengan kategori jumlah satuan kerja pengadilan negeri di bawahnya sejumlah 1 s.d. 10 satker diberikan kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan nilai rata-rata IKPA 96,06%. Penghargaan pembinaan terbaik dengan kategori jumlah satuan kerja pengadilan negeri di bawahnya sejumlah 11 s.d. 20 satker diberikan kepada Pengadilan Tinggi Riau dengan nilai rata-rata IKPA 96,64%. Penghargaan pembinaan terbaik dengan kategori jumlah satuan kerja pengadilan negeri di bawahnya lebih dari 21 satker diberikan kepada Pengadilan Tinggi Semarang dengan nilai rata-rata IKPA 94,73%.
    Selengkapnya
  • HADIRKAN PARA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI SELURUH INDONESIA, DITJEN BADILUM SUSUN RENCANA ANGGARAN POGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
    Senin, 15 Juli 2024 17:00 WIB.
    Dalam rangka mempersiapkan kegiatan di tahun anggaran 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan kegiatan Penyusunan RKA-KL Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum DIPA 03 di lingkungan Peradilan Umum. Kegiatan ini dibuka langsung Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H Kegiatan berlangsung di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 15-17 Juli 2024, dengan menghadirkan para Sekretaris serta para operator pengelolaan anggaran dari 34 (tiga puluh empat) Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.  Dalam sambutannya, Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum, menyatakan harapannya agar dengan adanya kegiatan, penyusunan dan pengelolaan anggaran di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di bawahnya dapat berjalan lebih baik dan efektif. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. H. Kresna Menon, S.H.,M.Hum, sebagai tuan rumah berbagi pengalamannya tentang pentingnya peran sekretaris pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, terutama dalam tersedianya kebutuhan anggaran kegiatan pengadilan. Kegiatan ini juga dihadiri secara online oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sahwan, S.H., M.H. dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M. Hum. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang anggarannya dibahas dalam kegiatan ini termasuk program pos bantuan hukum (posbakum), sidang di luar gedung pengadilan, dan penanganan perkara tanpa biaya (prodeo). Para sekretaris pengadilan tinggi yang hadir antusias mengikuti acara dan berdiskusi tentang masalah di satuan kerjanya. Misalnya, Sekretaris Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Hasanuddin, S.H., menceritakan kendala penanganan perkara di daerah kepulauan dan susah diakses. Selepas pembukaankegiatan ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. berkesempatan berbincang dengan para sekretaris pengadilan tinggi, untuk lebih dekat lagi mengetahui keadaan penanganan anggaran di daerah.
    Selengkapnya
  • TINGKATKAN PEMAHAMAN TERTIB EKSEKUSI, DITJEN BADILUM SELENGGARAKAN BIMTEK EKSEKUSI BAGI PENGADILAN DI WILAYAH INDONESIA TENGAH
    Minggu, 14 Juli 2024 17:00 WIB.
    "Eksekusi dan putusan adalah mahkota bagi para hakim." Hal ini yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., pada pembukaan Bimbingan Teknis Eksekusi yang dilaksanakan secara daring pada Senin, 15 Juli 2024. Dilaksanakan melalui Ruang Command Center Ditjen Badilum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan sambutannya dengan didampingi oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., dan Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis, Herti Setiawati RR, S.H., M.H. Pada kesempatan tersebut, turut hadir memberikan sambutan adalah Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum., dan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H. Bimtek Eksekusi kali ini diikuti oleh tenaga teknis yang terdiri dari hakim dan panitera pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di Wilayah Indonesia Tengah. Pada pembukaan Bimtek yang berlangsung dari tanggal 15 Juli s.d. 18 Juli 2024, Dirjen Badilum menyampaikan akan pentingnya melaksanakan eksekusi demi penyelesaian perkara yang efektif dan efisien. Dirjen Badilum juga mengingatkan bahwa pelaksanaan eksekusi ini juga merupakan salah satu kinerja yang dinilai bagi para hakim, khususnya Ketua Pengadilan sebagai pimpinan, dan tenaga teknis lainnya. Oleh karena itu, Dirjen Badilum berpesan agar para Ketua Pengadilan dapat lebih memperhatikan mengenai pelaksanaan eksekusi ini. Selanjutnya, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum memaparkan materi mengenai Eksekusi Perkara Perdata. Materi yang disampaikan di antaranya mengenai, pengertian eksekusi, jenis-jenis eksekusi, dan tata cara pelaksanaan eksekusi. Di sela-sela penyampaian materi, para peserta menyampaikan pertanyaan dengan antusias sehingga diskusi berjalan dengan hidup dan lebih interaktif. Selain penyampaian materi, Dirbinganis juga menyampaikan mengenai data monev terhadap pelaksanaan eksekusi. Data ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para tenaga teknis untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan eksekusi.
    Selengkapnya
  • DUKUNG MAHKAMAH AGUNG, DITJEN BADILUM IKUTI KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG SEMESTER I 2024
    Minggu, 14 Juli 2024 17:00 WIB.
    Dalam rangka penyusunan dan tertib administrasi pelaporan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung RI, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, melalui Biro Keuangan, menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester I Tahun 2024 di Platinum Hotel Jimbaran, Bali, tanggal 9 Juli s.d. 12 Juli 2024. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H., M.H. pada tanggal 9 Juli 2024. Pada kesempatan tersebut turut hadir Kepala Biro Keuangan, Edy Yuniadi, S.Sos., M.M., Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sahwan, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, H. Mochammad Hatta, S.H., M.H., dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M. Kegiatan ini diikuti oleh para perwakilan dari eselon I dan koordinator wilayah pada keempat badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan telaah terhadap data akun dan pelaporan pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung untuk memastikan akurasi terhadap data yang nantinya akan digunakan pada penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung pada tahun 2024.
    Selengkapnya
  • UNTUK SUKSESKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN AMPUH, DITJEN BADILUM LAKUKAN ASESMEN INTERNAL
    Kamis, 11 Juli 2024 17:00 WIB.
    Setelah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021 lalu, Ditjen Badilum terus melanjutkan pembangunan Zona Integritas. Untuk mencapai target berikutnya yaitu predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBB), maka dilakukan penilaian atau asesmen internal di lingkungan Ditjen Badilum pada hari Kamis, 11 Juli 2024. Asesmen internal dimulai dengan wawancara kepada Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. dan Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E, S.H., M.Hum. Tim asesmen dipimpin Kepala Subdirektorat Pembinaan Tenaga Teknis Herti Setiawati RR, S.H., M.H. selaku koordinator, menilai pelaksanaan tugas dan fungsi serta keterlibatan pada pembangunan Zona Integritas. Tim asesmen internal melakukan penilaian pada tiap unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dengan wawancara kepada para pejabat administrator (Eselon III), pengawas (eselon IV) serta fungsional. Penilaian asesmen internal ini merupakah bentuk pengawasan internal dan pengendalian pembangunan Zona Integritas terhadap kinerja pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Penilaian oleh tim asesmen internal ini juga sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan kesesuaian dengan kerangka Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "BISA" Bersama, Inspirasi, Solusi, Amanah Pengadilan Negeri Bima selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.