Bantuan Hukum

DASAR MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM
1. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 10 TAHUN 2010 SEMA SELANGKAPNYA
  Lampiran A SEMA No. 10 Tahun 2010 Selengkapnya
Petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 2010 = Keputusan DIRJEN BADILUM No : 1/DJU/OT.01.3/VIII/2011 dan Keputusan DIRJEN BADILUM No. 1/DJU/OT.01.03/I/2012.
SYARAT DAN KETENTUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU :
1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan / Desa; atau
2. Kartu keluarga Miskin (KKM) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan  ditanda-tangani Pemohon;
- Melalui Penetapan Ketua Pengadilan, memerintahkan beban biaya bantuan hukum dibebankan kepada DIPA Pengadilan;
- Pemohon mendapatkan bantuan hukum.
  ILUSTRASI